(28/05/2025) PERKINDO Hadir dalam kegiatan Sosialisasi Model Dokumen Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi Perancangan Konstruksi yang Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang bekerjasama dengan Asian Development Banks (ADB)
Hadir pada kegiatan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, Ibu Dwi Wahyuni Kartianingsih, Analis Kebijakan Madya Dit. Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, Ibu Yuyu Yuliani, Senior Procurement Specialist at the Asian Development Bank (ADB), Mr. Michael Walsh, Perwakilan dari INKINDO, IAI, IAPI, dan PERKINDO yang diwakili oleh Ketua Umum DPP PERKINDO, Ir. Nunus Nugroho A.P., M.M., IPU., ASEAN Eng. yang diidampingi oleh WKU IV Bidang Pengembangan Usaha dan Kerjasama Ir. Muhtar Tjaya, Wabendum II Bidang Pendanaan dan Pengawasan, Deni Ihwanuddin Firdaus, S.T., Perwakilan dari DPD Provinsi Banten dan DKI Jakarta serta Staff Badan Pelaksana Pusat DPP PERKINDO.
Berikut Risalah Materi Sosialisasi :
Kebijakan Dan Implementasi Pengadaan Berkelanjutan oleh Yuyu Yulianti membahas kebijakan dan implementasi pengadaan berkelanjutan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab sosial serta lingkungan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Regulasi yang mendasari termasuk Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan turunannya seperti Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2022. Konsep pengadaan berkelanjutan mencakup empat aspek utama: lingkungan, sosial, ekonomi, dan institusional—dengan penekanan pada penggunaan produk ramah lingkungan, pemberdayaan usaha lokal, tata kelola yang baik, dan etika bisnis. Implementasi pengadaan berkelanjutan ditunjukkan melalui program piloting di lima provinsi dengan fokus pada produk seperti AC hemat energi, lampu LED, kertas daur ulang, dan furnitur kayu bersertifikat. Selain itu, pembangunan gedung hijau memberikan dampak signifikan berupa efisiensi energi, konservasi air, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Skema efisiensi energi minimum (SKEM) juga berkontribusi pada penghematan energi nasional hingga ribuan GWh dan potensi penurunan emisi CO₂ jutaan ton. Seluruh inisiatif ini bertujuan untuk mendorong penggunaan produk industri hijau dan menjadikan pengadaan sebagai instrumen kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Kebijakan dan Praktek Pengadaan Konsultan Konstruksi di Indonesia oleh Perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, menyoroti pentingnya peran jasa konsultansi dalam seluruh tahapan siklus konstruksi, khususnya pada perencanaan dan pengawasan. Berdasarkan hasil kajian KPK tahun 2019, ditemukan bahwa lemahnya kualitas konsultan menjadi salah satu penyebab rendahnya mutu proyek konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR. Untuk itu, konstruksi berkelanjutan dengan prinsip keselamatan, efisiensi ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial menjadi dasar kebijakan baru. Penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4) juga diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan mutu pengadaan jasa konsultansi, Kementerian PUPR telah mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk Standar Tenaga Ahli, sistem informasi seperti SIMPAN dan SIMPK, serta kebijakan remunerasi tenaga ahli. Kepmen terbaru menetapkan besaran upah pokok minimum bagi tenaga ahli baik nasional maupun asing, dengan tujuan mendorong profesionalisme dan daya saing. Selain itu, modernisasi proses pengadaan melalui digitalisasi sistem informasi seperti SIPASTI, SIKI, SIPBJ, dan SIKOMPAK ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek konstruksi nasional.
Dr. Carsten Hansen pada materi ketiga yakni Sustainable Construction in Public Procurement : Best Practices, Challenges, and Opportunities membahas pentingnya reformasi sistem pengadaan publik di Indonesia untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan. Fokus utama adalah penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan digitalisasi untuk mempercepat proses pengadaan. Hansen juga menekankan perlunya tata kelola yang baik serta integritas dalam pelaksanaan pengadaan, guna memastikan bahwa belanja publik memberikan nilai manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, paparan ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi internasional dan penerapan praktik terbaik global dalam merancang strategi pengadaan nasional. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan yang tangguh, adaptif terhadap tantangan global seperti krisis iklim dan pandemi, serta mendorong pembangunan ekonomi melalui pengadaan yang inklusif dan ramah lingkungan. Dengan demikian, pengadaan publik menjadi instrumen strategis untuk pembangunan berkelanjutan dan transformasi pelayanan publik di Indonesia.
Model Dokumen Pemilihan (MDP) Pengadaan Jasa Konsultasi Konstruksi Berkelanjutan yang disampaikan oleh Hendy Saputra memaparkan integrasi aspek keberlanjutan ke dalam seluruh struktur dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi. MDP ini mencakup berbagai bab mulai dari undangan, instruksi peserta, kerangka acuan kerja, hingga rancangan kontrak, yang semuanya disusun untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan seperti penggunaan tenaga kerja perempuan dan disabilitas, sertifikasi kompetensi khusus, serta pelaporan berkala. Penekanan diberikan pada pengalaman perusahaan dalam proyek berkelanjutan, rencana teknis implementasi keberlanjutan, dan kualifikasi tenaga ahli terkait keselamatan konstruksi dan manajemen risiko. Dalam ruang lingkup pekerjaan, MDP menekankan penerapan prinsip desain yang mencakup manajemen risiko bencana, penggunaan Building Information Modelling (BIM), material ramah lingkungan dan prefabrikasi, efisiensi energi dan air, serta penataan lanskap adaptif terhadap iklim. Selain itu, desain proyek harus memperhatikan inklusivitas sosial, pelestarian budaya lokal, serta keterlibatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Evaluasi teknis pun dirancang dengan fleksibilitas bagi Pokja Pemilihan untuk menyesuaikan bobot dan kriteria penilaian dengan karakteristik pekerjaan, menjadikan MDP ini sebagai pedoman komprehensif untuk mendukung pengadaan konstruksi yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap tantangan lingkungan serta sosial.
