Date: 5^th and 6^th of August
Location: Capri by Fraser, Kuala Lumpur Malaysia

“Transforming Construction Through Industrialized Building Solutions”

The 14th Annual Prefabrication Summit brings together global leaders, innovators, developers, contractors, manufacturers, and policymakers to explore the future of prefabrication, modular construction, and industrialized building systems.

As the construction industry continues to evolve, prefabrication plays a critical role in improving productivity, sustainability, speed, cost efficiency, and quality. This global summit serves as a strategic platform for industry stakeholders to exchange insights, showcase innovations, and build valuable partnerships.

What to Expect

• Global insights on prefabrication and modular construction trends
• Case studies from international projects
• Discussions on sustainable and smart construction solutions
• Networking with industry leaders, associations, and decision-makers
• Opportunities for partnerships and collaboration

Key Topics Include:

• Prefabrication & Modular Construction Innovations
• Industrialized Building Systems (IBS)
• Mass Timber & Sustainable Construction
• Digital Construction & BIM Integration
• Offsite Manufacturing Technologies
• Future Construction Policies & Market Outlook

Who Should Attend:

• Construction & Engineering Companies
• Developers & Investors
• Prefabrication & Modular Manufacturers
• Government & Industry Associations
• Architects, Consultants & Project Managers
• Technology Providers & Solution Experts

Join us at the 14th Annual Prefabrication Summit and be part of a global movement shaping the future of construction through innovation, collaboration, and sustainable building practices.

Register now to secure your seats:

Contact: Khyl Solemny Fumar | +639853037267 | khylsolemnyfumar@trueventus.com

Register now to secure your spot! https://drive.google.com/file/d/1IhEWR1OEp-JD-_aRQ1uoAp6I3YTDlCaf/view?usp=sharing

Rakernas VI PERKINDO diselenggarakan sebagai forum tertinggi dalam perencanaan program kerja organisasi secara nasional, yang tidak hanya berfungsi sebagai ajang evaluasi kinerja, tetapi juga sebagai wadah untuk menyatukan visi, meningkatkan sinergi, serta memperkuat peran konsultan Indonesia dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan strategis, antara lain Bapak Rahmat Mirzani Djausal selaku Gubernur Provinsi Lampung, yang turut memberikan dukungan dan apresiasi terhadap peran PERKINDO dalam mendorong peningkatan kualitas jasa konsultansi di Indonesia. Turut hadir pula Ibu Airyn Saputri Harahap selaku Direktur Usaha dan Kelembagaan Jasa Konstruksi, beserta perwakilan dari dinas dan lembaga pemerintah daerah, asosiasi profesi, serta para pemangku kepentingan lainnya.

Selain itu, kehadiran Majelis Pendiri, Dewan Kehormatan, Dewan Pengawas Pusat, Dewan Pakar, Pengurus Harian DPP PERKINDO, serta Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PERKINDO dari seluruh Indonesia semakin memperkuat semangat kebersamaan dan komitmen kolektif dalam memajukan organisasi.

Dalam rangkaian kegiatan Rakernas VI ini, berbagai agenda strategis dibahas secara komprehensif, meliputi penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia konsultan, pengembangan standar layanan berbasis digital, serta perluasan jejaring kerja sama baik di tingkat nasional maupun internasional. Seluruh pembahasan tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya saing konsultan Indonesia agar mampu bersaing di kancah global.

Tema yang diusung mencerminkan komitmen PERKINDO dalam mendorong transformasi sektor jasa konsultansi melalui pendekatan kolaboratif, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Digitalisasi menjadi salah satu fokus utama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas layanan konsultansi di era modern.

PERKINDO menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan ini, termasuk para peserta, tamu undangan, sponsor, serta mitra kerja. Dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan terselenggaranya Rakernas VI dengan baik dan lancar.

Melalui Rakernas VI ini, PERKINDO berharap dapat terus memperkuat peran strategisnya sebagai organisasi profesi yang profesional, adaptif, dan berdaya saing global, serta mampu memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas jasa konsultansi di Indonesia.

Hadir pada kegiatan Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, Ibu Dwi Wahyuni Kartianingsih, Analis Kebijakan Madya Dit. Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional LKPP, Ibu Yuyu Yuliani, Senior Procurement Specialist at the Asian Development Bank (ADB), Mr. Michael Walsh, Perwakilan dari INKINDO, IAI, IAPI, dan PERKINDO yang diwakili oleh Ketua Umum DPP PERKINDO, Ir. Nunus Nugroho A.P., M.M., IPU., ASEAN Eng. yang diidampingi oleh WKU IV Bidang Pengembangan Usaha dan Kerjasama Ir. Muhtar Tjaya, Wabendum II Bidang Pendanaan dan Pengawasan, Deni Ihwanuddin Firdaus, S.T., Perwakilan dari DPD Provinsi Banten dan DKI Jakarta serta Staff Badan Pelaksana Pusat DPP PERKINDO.

Berikut Risalah Materi Sosialisasi :

Kebijakan Dan Implementasi Pengadaan Berkelanjutan oleh Yuyu Yulianti membahas kebijakan dan implementasi pengadaan berkelanjutan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi dan tanggung jawab sosial serta lingkungan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Regulasi yang mendasari termasuk Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 dan turunannya seperti Peraturan LKPP No. 5 Tahun 2022. Konsep pengadaan berkelanjutan mencakup empat aspek utama: lingkungan, sosial, ekonomi, dan institusional—dengan penekanan pada penggunaan produk ramah lingkungan, pemberdayaan usaha lokal, tata kelola yang baik, dan etika bisnis. Implementasi pengadaan berkelanjutan ditunjukkan melalui program piloting di lima provinsi dengan fokus pada produk seperti AC hemat energi, lampu LED, kertas daur ulang, dan furnitur kayu bersertifikat. Selain itu, pembangunan gedung hijau memberikan dampak signifikan berupa efisiensi energi, konservasi air, dan pengurangan emisi gas rumah kaca. Skema efisiensi energi minimum (SKEM) juga berkontribusi pada penghematan energi nasional hingga ribuan GWh dan potensi penurunan emisi CO₂ jutaan ton. Seluruh inisiatif ini bertujuan untuk mendorong penggunaan produk industri hijau dan menjadikan pengadaan sebagai instrumen kebijakan pembangunan berkelanjutan.
Kebijakan dan Praktek Pengadaan Konsultan Konstruksi di Indonesia oleh Perwakilan dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, menyoroti pentingnya peran jasa konsultansi dalam seluruh tahapan siklus konstruksi, khususnya pada perencanaan dan pengawasan. Berdasarkan hasil kajian KPK tahun 2019, ditemukan bahwa lemahnya kualitas konsultan menjadi salah satu penyebab rendahnya mutu proyek konstruksi di lingkungan Kementerian PUPR. Untuk itu, konstruksi berkelanjutan dengan prinsip keselamatan, efisiensi ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial menjadi dasar kebijakan baru. Penerapan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan (K4) juga diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka peningkatan mutu pengadaan jasa konsultansi, Kementerian PUPR telah mengeluarkan berbagai regulasi, termasuk Standar Tenaga Ahli, sistem informasi seperti SIMPAN dan SIMPK, serta kebijakan remunerasi tenaga ahli. Kepmen terbaru menetapkan besaran upah pokok minimum bagi tenaga ahli baik nasional maupun asing, dengan tujuan mendorong profesionalisme dan daya saing. Selain itu, modernisasi proses pengadaan melalui digitalisasi sistem informasi seperti SIPASTI, SIKI, SIPBJ, dan SIKOMPAK ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek konstruksi nasional.
Dr. Carsten Hansen pada materi ketiga yakni Sustainable Construction in Public Procurement : Best Practices, Challenges, and Opportunities membahas pentingnya reformasi sistem pengadaan publik di Indonesia untuk mencapai efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan. Fokus utama adalah penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan penerapan digitalisasi untuk mempercepat proses pengadaan. Hansen juga menekankan perlunya tata kelola yang baik serta integritas dalam pelaksanaan pengadaan, guna memastikan bahwa belanja publik memberikan nilai manfaat maksimal bagi masyarakat. Selain itu, paparan ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi internasional dan penerapan praktik terbaik global dalam merancang strategi pengadaan nasional. Reformasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengadaan yang tangguh, adaptif terhadap tantangan global seperti krisis iklim dan pandemi, serta mendorong pembangunan ekonomi melalui pengadaan yang inklusif dan ramah lingkungan. Dengan demikian, pengadaan publik menjadi instrumen strategis untuk pembangunan berkelanjutan dan transformasi pelayanan publik di Indonesia.
Model Dokumen Pemilihan (MDP) Pengadaan Jasa Konsultasi Konstruksi Berkelanjutan yang disampaikan oleh Hendy Saputra memaparkan integrasi aspek keberlanjutan ke dalam seluruh struktur dokumen pemilihan pengadaan jasa konstruksi. MDP ini mencakup berbagai bab mulai dari undangan, instruksi peserta, kerangka acuan kerja, hingga rancangan kontrak, yang semuanya disusun untuk memastikan implementasi prinsip-prinsip keberlanjutan seperti penggunaan tenaga kerja perempuan dan disabilitas, sertifikasi kompetensi khusus, serta pelaporan berkala. Penekanan diberikan pada pengalaman perusahaan dalam proyek berkelanjutan, rencana teknis implementasi keberlanjutan, dan kualifikasi tenaga ahli terkait keselamatan konstruksi dan manajemen risiko. Dalam ruang lingkup pekerjaan, MDP menekankan penerapan prinsip desain yang mencakup manajemen risiko bencana, penggunaan Building Information Modelling (BIM), material ramah lingkungan dan prefabrikasi, efisiensi energi dan air, serta penataan lanskap adaptif terhadap iklim. Selain itu, desain proyek harus memperhatikan inklusivitas sosial, pelestarian budaya lokal, serta keterlibatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Evaluasi teknis pun dirancang dengan fleksibilitas bagi Pokja Pemilihan untuk menyesuaikan bobot dan kriteria penilaian dengan karakteristik pekerjaan, menjadikan MDP ini sebagai pedoman komprehensif untuk mendukung pengadaan konstruksi yang berkelanjutan, inklusif, dan responsif terhadap tantangan lingkungan serta sosial.

Pada kesempatan ini, Ketua Umum PERKINDO Ir. Nunus Nugroho AP., M.M., IPU., ASEAN Eng. turut serta menyampaikan sejumlah rekomendasi kebijakan berdasarkan masukan dan aspirasi yang diterima dari seluruh anggota PERKINDO. Secara garis besar, terdapat beberapa aspek yang perlu ditinjau ulang oleh Pemerintah terkait Kebijakan Efisiensi Anggaran, diantaranya:

1. Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan ini. Efisiensi anggaran pada sektor pembangunan (Kementrian PU, PKP, Perhubungan) dapat memperlambat pertumbuhan sektor konstruksi, yang pada gilirannya akan berdampak pula pada perekonomian dan sektor lainnya;
2. Sektor konstruksi merupakan salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Perlambatan di sektor konstruksi dapat menyebabkan pengurangan lapangan kerja, yang pada akhirnya meningkatkan tingkat pengangguran dan berdampak pada kesejahteraan sosial;
3. Jika kebijakan efisiensi anggaran pada sektor pembangunan (Kementrian PU, PKP, Perhubungan) tetap dilaksanakan, diperlukan jaring pengaman sosial serta langkah-langkah konkrit dari pemerintah untuk mengantisipasi dampak yang mungkin timbul.

Dibentuknya FKJKI merupakan wujud kesepakatan dari Asosiasi Jasa Konstruksi yang hadir pada pertemuan untuk menyuarakan keprihatinan masyarakat jasa konstruksi dengan cara elegan atas kebijakan pemerintah yang berimbas pada pengurangan anggaran Pembangunan Sektor Jasa Konstruksi. PERKINDO berharap adanya diskusi yang dilaksanakan pada FKJKI, dapat membuka ruang dialog dengan pemerintah untuk mencari solusi terbaik. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, diharapkan sektor konstruksi dapat terus berkembang meskipun dalam kondisi ekonomi yang penuh tantangan.

Redaksi : @irasf_
—————–
Dewan Pengurus Pusat Persatuan Konsultan Indonesia
(DPP PERKINDO) / Indonesian Consultants Association
dpp_perkindo@yahoo.co.id
Ruko Perkantoran Grand Pasar Minggu, Jalan Rawa Bambu No. 88X, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

#perkindo #perkindounggul #ProfesionalDalamBerkarya

Pada Rapat Koordinasi Pimpinan Pengembangan Wilayah II ini dibahas berbagai isu penting diantaranya mengenai koordinasi dan sinkronisasi, evaluasi dan perencanaan serta rencana penguatan kolaborasi. Kegiatan ini juga mencakup sesi diskusi, forum dialog, dan penyampaian pandangan mengenai tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing DPD PERKINDO di Wilayah II.

Rapat Koordinasi Pimpinan ini bertujuan untuk mencapai kesepahaman terkait prioritas kerja di Wilayah II, menyusun rencana kerja yang terstruktur dan realistis, serta menciptakan soluasi bersama guna mengatasi hambatan yang dihadapi. Rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara yang memuat rekomendasi hasil pertemuan, yang ditandatangani langsung oleh para Ketua DPD Wilayah II sebagai simbol komitmen bersama untuk terus bersinergi dan berinovasi demi penguatan PERKINDO secara berkelanjutan.

Dengan adanya Rapat Koordinasi Pimpinan ini, diharapkan PERKINDO Wilayah II dapat semakin solid dan efektif dalam mewujudkan tujuan organisasi.

Redaksi : @irasf_
Grafis : @wildanahmil
—————–
Dewan Pengurus Pusat Persatuan Konsultan Indonesia
(DPP PERKINDO) / Indonesian Consultants Association
dpp_perkindo@yahoo.co.id
Ruko Perkantoran Grand Pasar Minggu, Jalan Rawa Bambu No. 88X, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

#perkindo #perkindounggul #ProfesionalDalamBerkarya

Acara penandatanganan MoU ini berlangsung di Indonesian Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, pada tanggal 08 November 2024, dan merupakan bagian dari rangkaian kegiatan “Simposium Industri Konstruksi Nasional 2024”. Penandatanganan MoU ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum DPP PERKINDO, Ir. Nunus Nugroho A.P., M.M.IPU., ASEAN Eng., dan Ketua Umum PERADIN, Assoc. Prof. Dr. Firman Wijaya, S.H., M.H.

Melalui MoU ini kedua belah pihak sepakat untuk saling mendukung dalam memberikan bantuan hukum maupun edukasi khususnya bagi PERKINDO sebagai wadah perkumpulan para konsultan agar anggotanya dapat meningkatkan pemahaman mengenai aspek hukum yang relevan dengan industri konstruksi. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup upaya bersama dalam memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum dalam proyek konstruksi melalui jalur yang lebih efisien, damai dan profesional.

Dengan penandatanganan MoU ini, PERKINDO maupun PERADIN berharap dapat mewujudkan kemitraan yang saling menguntungkan dan membawa kontribusi positif bagi perkembangan sektor konstruksi Indonesia yang lebih profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain itu terdapat seminar & workshop yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Konstruksi melalui Badan Arbitrase Khusus Konstruksi” dengan pemateri dari Direktorat Jenderal Bina Konstruksi dan BADAPSKI dengan tujuan untuk memperkenalkan bagaimana tata cara penyelesaian sengketa kontrak konstruksi melalui badan arbitrase khusus konstruksi.

Redaksi : @irasf_
Grafis : @wildanahmil

—————–
Dewan Pengurus Pusat Persatuan Konsultan Indonesia
(DPP PERKINDO) / Indonesian Consultants Association
dpp_perkindo@yahoo.co.id
Ruko Perkantoran Grand Pasar Minggu, Jalan Rawa Bambu No. 88X, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

#perkindo #perkindounggul #ProfesionalDalamBerkarya

Rapat Koordinasi ini dihadiri oleh 22 peserta yang terdiri dari perwakilan DPP PERKINDO dan DPD PERKINDO BANGWIL I. Dalam kegiatan ini, para peserta mengikuti sesi diskusi, forum dialog, dan penyampaian pandangan mengenai tantangan serta permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing DPD PERKINDO di Wilayah I.

Ketua Umum DPP PERKINDO, Ir. Nunus Nugroho A.P., M.M.IPU., ASEAN Eng., mengungkapkan harapannya agar hasil dari Rapat Koordinasi ini dapat menjadi pijakan yang kuat untuk langkah-langkah strategis ke depan, baik dalam meningkatkan kompetensi anggota, membangun kemitraan yang produktif, maupun memperluas kontribusi PERKINDO di tingkat nasional maupun regional.

Grafis : @wildanahmil
Redaksi : @irasf_

—————–
Dewan Pengurus Pusat Persatuan Konsultan Indonesia
(DPP PERKINDO) / Indonesian Consultants Association
dpp_perkindo@yahoo.co.id
Ruko Perkantoran Grand Pasar Minggu, Jalan Rawa Bambu No. 88X, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

#perkindo #perkindounggul #ProfesionalDalamBerkarya

Kegiatan berlangsung selama 2 hari sejak tanggal 2 hingga tanggal 3 September 2024 dengan 21 orang peserta dan dilaksanakan di Bulgari II Meeting Room, Hotel Golden Boutique, Melawai, Jakarta.

Para peserta terdiri dari setiap utusan DPD maupun anggota badan usaha dari PERKINDO. Kegiatan ini disambut dengan antusiasme dikarenakan penerapan SMAP telah menjadi Mandatory dalam regulasi yang berlaku saat ini di dunia jasa konsultan konstruksi.

—————–
Dewan Pengurus Pusat Persatuan Konsultan Indonesia
(DPP PERKINDO) / Indonesian Consultants Association
dpp_perkindo@yahoo.co.id
Ruko Perkantoran Grand Pasar Minggu, Jalan Rawa Bambu No. 88X, Kel. Pasar Minggu, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan.

#perkindo #perkindounggul #ProfesionalDalamBerkarya

Dalam Sambutannya, beliau berharap semoga dengan telah diresmikannya kantor baru dapat membawa suasana baru yang lebih semangat dalam membawa asa percepatan pembangunan nasional khususnya di Provinsi Jawa Barat dan dapat mengakselerasi pencapaian visi dan misi PERKINDO kedepan.

Selain itu, turut hadir pula perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Jawa Barat dan tamu undangan lainnya.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memberikan arahan kepada Badan Pelaksana Daerah dalam menggunakan Aplikasi permohonan SBU-NJK digital Perkindo yang telah dibangun oleh Tim Pokja Digitalisasi. Pemaparan dilakukan oleh perwakilan dari Tim Pokja Akreditasi yakni Bapak Anton Wardani, SP., serta staff pelayanan SBU-NJK dari Badan Pelaksana Pusat DPP PERKINDO yakni Bapak Wildan Ahmil Kautsar, S.AP.

Dengan telah dilaksanakannya kegiatan ini, diharapkan setiap anggota Perkindo dapat terlayani dengan cepat, handal dan prima yang kemudian menjadi salah satu perwujudan visi Perkindo yakni akselerasi pembangunan nasional Indonesia.